Otonomi daerah memang sedikit banyak membawa perubahan positif bagi daerah, terutama dalam hal menumbuhkan iklim demokratisasi politik dan kamindirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri guna mensejahterakan masyarakat daerah. Salah satu isu populer dan menjadi pilihan kebijakan banyak pemerintahan daerah adalah “Investasi”, investasi atau penanaman modal sebagai salah satu pilihan alternatif pemerintahan daerah bertujuan untuk mengisi kebutuhan dana anggaran pengeluruan belanja daerah (APBD) sebagai modal penopang pembangunan di daerah.
Purbalingga, salah satu kabupaten di Jawa Tengah dalam beberapa tahun ini tercatat sebagai daerah dengan tingkat investasi tertinggi dibanding dengan kabupaten-kabupaten lainya di Jawa tengah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kerja sama pemerintah daerah dengan investor, dan yang paling nyata adalah adanya 19 perusahaan dengan penanam modal asing (PMA) yang menanamkan modalnya di Purbalingga.[1] Perusahaan dengan investor asing tersebut kebanyakan bergerak dibidang pembuatan wig (rambut palsu), manekin dan bulu mata, berdasarkan data tersebut purbalingga terkenal sebagai daerah penghasil tiga komoditas terbesar di nasional karena nilai tingkat ekspornya ke luar negeri.
Namun yang menjadi pertanyaan sekarang apakah memang kebijakan “Investasi” yang ditandai dengan banyak perusahaan-perusahaan asing di purbalingga telah memberikan kesejahteraan dan keadilan hukum dalam kehidupan sosial-ekonomi bagi mayoritas besar masyarakat purbalingga yang mempunyai hubungan langusng dengan program kebijakan tersebut, dalam hal ini khususnya adalah buruh purbalingga.
Persoalan buruh di purbalingga bisa dikatakan sebagai persoalan yang hampir sama secara materiil dengan permasalahan buruh di daerah-daerah lainya, namun yang menjadi persoalan dipurbalingga adalah kurangnya akses informasi terhadap nasib yang dialami oleh buruh. Hal ini dikarenakan minimnya pemberitaan di media massa daerah dan lembaga kemasyarakatan yang kurang mengangkat persoalan buruh, sehingga dengan keadaan ini sangat kurang sekali upaya kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan pengusaha.
Pada satu waktu penulis mendapat kesempatan untuk melakukan reportase untuk laporan majalah kampus, persoalan yang kebanyakan dialami adalah status buruh kontrak, kesejahteraan buruh di banyak perusahaan yang sangat tidak sesuai dengan standar kelayakan hidup dan permasalahan hak-hak lainya yang sebetulnya menjadi kewajiban pengusaha menurut ketentuan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi tidak dipenuhi oleh pengusaha[2], keadaan ini sedikit banyak ditimbulkan pula karena sikap dari pemerintah daerah yang cenderung berpihak pada pengusaha.
Mayoritas buruh dipurbalingga adalah perempuan dengan jumlah 90 % dari jumlah kurang lebih 35ribu keseluruhan yang bekerja,[3] buruh perempuan cenderung lebih mudah menerima kadaan yang sewenang-wenang karena kebijakan peraturan perusahaan yang tidak memperhatikan mereka. Dilihat dari sisi ekonomis pengusaha sebagai pemilik perusahaan sangatlah diuntungkan. Hal ini karena secara normatif tidak ada kewajiban dari pengusaha untuk membayar tunjangan keluarga seperti halnya untuk buruh laki-laki yang sudah menikah, namun demi mengefisiensi pengeluaran perusahaan upah yang diberikan pada buruh perempuan masih saja dibawah standar kelayakan hidup. Sebagai contoh pada tahun 2009 kemarin para buruh dalam sebuah demonstrasi meminta ditetapkannya UMK menjadi Rp. 803ribu dalam SK Gubernur, hal ini karena UMK Rp. 603rb dirasa tidak memenuhi standar kelayakan hidup dan banyak perusahaan yang mangkir dari kewajiban.
Salah satu kasus yang pernah diberikan bantuan hukum pada tahun 2008 adalah kasus ketidakjelasaan jangka waktu kerja kontrak di Perusahaan PT. Bima nugraha, menurut serikat buruh dari perusahaan tersebut perusahaan yang bergerak dibidang kayu olahan menerapkan kontrak dengan buruh dapat diliburkan selama waktu yang tidak ditentukan dan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu akan dipekerjakan kembali. Kontrak kerja semacam ini tentu saja sangat merugikan bagi buruh selain itu mereka pun tidak mendapatkan THR sehingga menambah beban penderitaan mereka. Upaya bantuan hukum waktu itu dilakukan oleh LBH Perisai Kebenaran dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, namun pihak perusahaan sendiri akhirnya memilih perdamaian dengan memenuhi tuntutan kepastian waktu kerja, membayar THR dan membayar 50% upah selama diliburkan.
Mayoritas perempuan yang bekerja sebagai buruh ternyata tidak membuat pengusaha dan pemerintah daerah sadar untuk memenuhi hak-hak dasar dari buruh perempuan, menurut sebuah penelitian 50% buruh perempuan yang sadang hamil tidak mendapatkan jadwal cuti sebagaimana ditentukan undang-undang[4], padahal menurut ketentuan apabila melanggar ketentuan tersebut pengusaha dapat dikenai dengan sanksi pidana.
Masih banyak persoalan buruh yang dipurbalingga yang apabila dilihat dari sisi keadilan sangat memprihatinkan bagi buruh, kondisi ekonomi dan sosial yang mengkategorikan mereka sebagai rakyat miskin menyebabkan mereka tidak memiliki pendidikan yang baik sehingga sangatlah apabila mereka buta hukum yang berarti tidak mengerti hak dan kewajiban mereka sehingga tidak mengerti bagaimana upaya memperoleh keadilan. Banyak para buruh yang menganggap keadaan seperti ini sudah sangatlah wajar alamiah (taken for granted) sehingga tidak melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan. Tentu saja menjadi perhatian disini apakah kita akan membiarkan pihak buruh terus menerus menerima ketidakadilan, yang jelas ironi sekali dengan tujuan Investasi yang katanya ingin mensejahterakan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar